Results 1 to 1 of 1

Thread: Perkembangan Hukum Pertanahan PART II1417 days old

  1. #1
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Perkembangan Hukum Pertanahan PART II

    Mas bro dan **** **** DS2 dimari. kali ini ane ingin melanjutkan Thread ane yang yang dulu berjudul Perkembangan Hukum Pertanahan Part I (Link: http://duniasex2.com/showthread.php/...a-%28part-i%29)

    Nah yang ini Part II nya....

    Pada Thread sebelumnya, pada alenia terakhir bertuliskan mengenai:
    "d. Masa Pemerintahan Gubernur Johanes van den Bosch.
    Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch menetapkan kebijakan pertanhan yang dikenal dengan sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel. Dalam sistem tanam paksa ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional paa waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu satu tahun.
    Adanya monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar. Di samping pada dasarnya para penguasa itu tidak mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengelola tanah dengan waktu yang cukup lama.
    Usaha yang dilakukan oleh pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah dari negara. Tanah-tanah yang biasa disewa adalah tanah-tanah negara nyang masih kosong.

    Nah Yang ini Perkembangan Hukum Pertanahan Part II nya, selamat Membaca:

    2. Sesudah Tahun 1870

    a. Pada Masa Berlakunya Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55 Pada tahun 1870 lahirlah Agrarische Wet yang merupakan pokok penting dari hukum agraria dan semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah masa itu sebagai permulaan hukum agraria barat. Ide awal dikelularkannya Agrarische Wet (AW) ini adalah sebagai respon terhadap kaingina perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia, namun hak-hak rakyat atas tanahnya harus dijamin.

    Agrarische Wet ini merupakan undnag-undang di negeri Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1870, dengan diundangkan dalam S.1870-55. dimasukkannya ke Indonesia, dengan memasukkan Pasal 62 RR, yang pada mulanya terdiri dari 3 ayat, dengan penambahan 5 ayat tersebut sehingga Pasal 62 RR menjadi 8 ayat, yakni ayat 4 sampai dengan ayat 8. pada akhirnya Pasal 62 RR ini menjadi Pasal 51 IS. Pasal 51 IS ini memuat:
    Ayat (1): Gubernur tidak boleh menjual tanah
    Ayat (2): Di dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukan perluasan kota dan desa serta
    mendirikan bangunan-bangunan kerajinan/industry

    Ayat (3): Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah dengan ketentuan yang ditetpakan dengan ordonansi. Ada pun tanah-tanah
    yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli, atau yang dipunyai oleh desa sebagai tempat pengembalaan umum atau
    atas dasar lainnya tidak boleh dipersewakan.

    Ayat (4): Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dengan Hak Erfacht selama waktu tidak
    lebih dari 75 tahun.

    Ayat (5): Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai ada pemberian Hak yang melanggar Hak penduduk asli.
    Ayat (6): Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli untuk keperluan
    mereka sendiri, atau tanah-tanah kepunyaan desa sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lainnya, kecuali untuk
    kepentingan umum berdasrkan Pasal 133 dan untuk keperluan pengusahaan tanaman yang diselenggarakan atas perintah
    atasan dengan pemberian ganti rugi atas tanah.

    Ayat (7): Tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan Hak Milik (hak pakai perseorangan yang turun temurun) atas
    permintaan pemiliknya yang sah diberikan kepadanya dengan hak eigendom dengan pembatasan-pembatasan seperlunya
    yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendomnya, yakni mengenai kewajiban-kewajiban
    terhadap negara dan desa serta wewenang untuk menjualnya kepada bukan orang Indonesia asli.

    Ayat (8): Menyewakan tanah-tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli, kepada bukan orang
    Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.


    Terbentuknya AW merupakan upaya desakan dari para kalangan pengusaha di negeri Belanda yang karenan keberhasilan usahanya mengalami kelebihan modal, karenanya memerlukan bidang usaha baru untuk menginvestasikannya. Dengan banyaknya persediaan tana hutan di jawa yang belum dibuka, para pengusaha itu menuntut untuk diberikannya kesempatan membuka usaha di bidang perkebunan besar. Sejalan dengan semangat liberalisme yang sedang berkembang dituntut pengantian sisten monopoli negara dan kerja paksa dalam melaksanakan cultuur stelse, dengna sisitem persaingan bebasa dan sistem kerja bebas, berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal. Tuntutan untuk mengakihiri sistem tanam paksa dan kerja paksa dengan tujuan bisnis tersebut, sejalan dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari golongan lein di negeri Belanda, yang mellihat terjadinya penderitaan yang sangat hebat di kalangan petani Jawa, sebagai akibat penyalah gunaan wewenang dalam melaksanakan cuktuur stelsel oleh para pejabat yang bersangkutan.

    Dari itu jelaslah tujuan dikeluarkannya AW adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindi Belanda. Selain itu AW juga bertujuan untuk:
    1)
    Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan:
    a) Memberikan tanah-tanah negara dengan hak Erfacht yang berjangka waktu lama, sampai 75 tahun;
    b)
    Untuk memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewakan tanah adat/rakyat.

    2)
    Memperhatikan kepentigan rakyat asli, dengan jalan:
    a)
    Melindungi hak-hak tanah rakyat asli;
    b) Memberikan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru (Agrarische eigendom).

    Untuk pelaksanaan AW tersebut, maka diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan keputusan, diantaranya dalam Agrarische Besluit.
    b. Agrarische Besluit (AB) Stb. 1870 No. 118. Ketentuan-ketentuan AW pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalamperaturan dan keputusan. Salah satu keputusan yang paling penting adalah apayang dimuat dalam Koninklijk Besluit (KB), yang kemudian dikenal dengannama Agrarische Besluit (AB), S.1870-118.AB terdiri dari tiga bab, yaitu: 1) Pasal 1-7 tentang hak atas tanah; 2) Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah; 3) Pasal 19-20 tentang peraturan campuran. Dalam Pasal 1 AB tersebut dimuat satu pernyataan yang asas yangsangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanahadministratif Hindi-Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai kurangmenghargai, bahkan menindas hak-hak rakyat atas tanah yangbersumber pada hukum adat.Dinyatakan dalam Pasal 1 AB tersebut: “Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”. Jika diterjemahkan: “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihaklain tidak dapar membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domeinnegara (milik) negara”.

    AB hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, maka apa yang dinyatakan
    dalam Pasal 1 AB tersebut, yang dikenal sebagai Domein Verklaring(Pernyataan Domein) semulanjuga berlaku untuk Jawa dan Madura saja.Tetapi kemudian pernyataan domein tersebut diberlakukan juga untuk daerahpemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura, dengan suatu ordonansiyang diundangkan dalam S.1875-119a. Maksud dari adanya pernyataan domein itu adalah untuk memberikanketegasan sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa satu-satunya penguasayang berwenang untuk memberikan tanah-tanah kepada pihak lain adalahPemerintah. Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di Hindi-Belanda dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
    1)
    Vrijlands Domein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnyatidak ada hak penduduk bumi putera;
    2)
    Onvrijlands Domein atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang diatasnya ada hak penduduk maupun desa. Dalam prakteknya,
    pernyataan domein mempunyai dua fungsi, yakni:

    1)
    Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapatmemberikan tanah dengan hak-hak barat seperti yang diatur
    dalam
    KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak opstal, dan hak erfacht; 2) Untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu apabila
    negara berperkara,
    maka negara tidak pelu membuktikan hak eigendomnya atas tanah, tetapipihak lainlah yang wajib
    membuktikan haknya.
    Untuk diketahui bahwa hak rakyat Indonesia atas tanahnya adalahberdasarkan hukum adat, sedangkan
    dalam hukum adat tidak adak ketentuan
    hukum yang sama dengan Pasal 570 BW, maka dengan sekaligus semua tanah dari
    rakyat Indonesia termasuk menjadi tanah negara (domein negara). Yang
    tidak termasuk tanah negara, menurut Pemerintah
    Hindia Belanda, adalah
    tanah-tanah seperti di bawah ini: 1) Tanah-tanah daerah swapraja; 2) Tanah-tanah yang menjadi
    eigendom orang lain;
    3) Tanah-tanah partikelir; 4) Tanah-tanah eigendom agraria (Agrarische eigendom).
    3. Hukum Tanah Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).




    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan politik hukum Belandayang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda, dengan beberapaperubahan, berdasarkan asas konkordansidiberlakukan di Indonesia.Kaitannya dengan pemberlakuan hukum perdata di Hindia-Belanda harusjuga diperhatikan politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang terapkan dalampemberlakuan hukum bagi penduduk Hindia Belanda kala itu, yaitu politik hokumpenggolongan penduduk yang membagi golongan penduduk menjadi tigagolongan sebagaimana dimakasud dalam Pasal Pasal 163 I.S. (IndischeStaatsregeling) yakni:
    1)
    Golongan Eropa dan dipe rsamakan dengannya;
    2)
    Golongan Timur-Asing; yang terdiri dari Timur Asing Golongan Tionghoadan bukan Tionghoa seperti Arab, India, dan lain-lain;
    3)
    Golongan Bumi Putera, yaitu golongan orang Indonesia asli yang terdiri atassemua suku-suku bangsa yang ada di wilayah
    Indonesia.
    Dengan demikian di Indonesia terdapat hukum perdata yang beragam(pluralistis). Pertama, terdapat hukum yang
    disesuaikan untuk segala golonganwarga negara seperti yang sudah diuraikan di atas:

    1) Untuk bangsa Indonesia asli, berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yangsejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang
    sebagian besar masihbelum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mangenaisegala soal dalam kehidupan
    masyarakat;

    2) Untuk warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropaberlaku Kitab Undang-udang Hukum Perdata (BW) dan
    Kitab Undang-UndangHukum Dagang (WvK), dengan pengertian, bahwa bagi golonganTionghoa mengenai BW tersebut ada
    sedikit penyimpangan yaitu bagain 2dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahandan mengenai
    “penahanan” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka,sedangkan untuk mereka ada pula “Burgirlijk Stand tersendiri.
    Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal initidak terkenal di dalam BW.
    Sebagai akibat politik hukum tersebut, maka sebagaimana halnya hokumperdata, hukum tanah pun berstruktur ganda atau dulaistik, dengan berlakunyabersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat, yang bersumber padahukum adat yang tidak tertulis dan hukum tanah barat yang pokok-pokokketentuannya terdapat dalam buku II KUHPerdata yang merupakan hokumtertulis. Ini berarti, bahwa hubungan-hubungan hukum dan peristiwa-peristiwahukum di kalangan orang-orang dari golongan bumi putera diselesaikan menurutketentuan-ketentuan hukum adatnya masing-masing. Demikian pula dengankalangan orang-orang dari golongan yang lain. Hukum yang ditetpkan adalahhukum yang berlaku untuk golongan masing-masing. Adapun hubungan-hubungan hukum antara orang-orang pribumi danorang-orang non pribumi diselesaikan apa yang disebut Hukum Antar Golonganatau hukum intergentiel.

    Dalam peristiwa hubungan hukum semacam itu timbulpertanyaan hukum mana yang berlaku. Pertanyaan itu timbul karena pemerintahHindia-Belanda menganut apayang disebut asas persamaan derajat atau persamaanpenghargaan bagi stelse-stelsel hukum yang berlaku, baik hukum barat, hokumadat golongan pribumi maupun hukum adat golongan timur asing bukan Cina.
    Tidak ada salah satu di antaranya yang superior atau dihargai lebih tinggi dariyang lain. Maka dalam menyelesaikan peristiwa hukum antar golongan tidakmusti salah satu stelsel hukum tertentu yang harus diberlakukan.Perihal peraturan hukum yang mengatur tentang hukum agraria dalamKUHPerdata adalah Buku II KUHPerdata selama menyangkut tentang bumi, airdan ruang angkasa.Dalam buku II KUHPerdata tersebut terdapat beberapa jenis hak atastanah barat yang dikenal yaitu:
    1)
    Tanah eigendom, yaitu suatu hak atas tanah ang pemiliknya mempunyaikekuatan mutlak atas tanah tersebut;
    2)
    Tanah hak opstal, yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepadapemegangnya untuk memiliki sesuatu yang di atas tanah
    eigendom, pihak lainyang dapat berbentuk rumah atau bangunan, tanaman dan seterusnya disamping hak opstal tersebut
    memberikan wewenang terhadap benda-bendatersebut kepada pemegang haknya juga diberikan wewenang-wewenangyaitu:

    a)
    Memindah-tangankan benda yang menjadi haknya kepada pihak lain;
    b)
    Dapat dijadikan jaminan utang;
    c)
    Dapat diwariskan. Dengan catatan hak opstal tersebut belum habis waktunya menurut perjanjianyang telah ditetapkan bersama. 3) Tanah hak erfacht, yaitu hak untuk dapat diusahakan/mengolah tanah oranglain dan menarik atau hasil yang sebanyak-banyaknya
    dari tanah tersebut,kewenangan pemegang hak erfacht hampir sama dengan kewewnangan hakopstal.

    4)
    Tanah hak gebruis, yaitu tanah hak pakai atas tanah orang lain.Di samping hak atas tanah barat tersebut di atas, juga ada
    tanah-tanah dengan hak Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adat, yang disebut tanahhak adat. Ada pula tanah-tanah
    dengan hak ciptaan pemerintha Hindia-Belandaseperti agararische eigendom, landerijn bezitrecht.
    Juga dengan hak-hak ciptaan pemerintah swapraja, seperti grant sultan. Tanah-tanah dengan hak-hak adat danhak-hak ciptaan pemerintha Hindia Belanda dan swapraja tersebut, bisa disebuttanah-tanah hak Indonesia, yang cakupannya lebih luas dari tanah-tanah hak adat.
    Tanah-tanah hak barat dapat dikatakan hampir semuanya terdaftar padaKantor Overschrijvings Ambtenar menurut Overschrijvings Ordonantie S. 1834-27 dan dipetakan oelh Kantor Kadaster menurut peraturan-peraturan kadaster.Tanah hak barat ini tunduk pada hukum tanah barat. Artinya hak-hak dankewajiban pemegang haknya, persyaratan bagi pemegang haknya, hal-halmengenai tanah yang dihaki, sert aperolehannya, pembebanannya diatur menurutketentuan-ketentuan hukum tanah barat.Tanah-tanah hak adat hampir semuanya belum didaftar. Tanah-tanah itutunduk pada hukum adat yang tidak tertulis. Tanah-tanah hak adat, yang teridiriatas apa yang disebut tanh ulayat msyarakat-masayrakat hukum adat dan tanahperorangan, seperti hak milik adat, merupakan sebagian terbesar ranah Hindi-Belanda.

    Untuk tanah-tanah hak ciptaan pemerintah swapraja, di daerah-daerahswpraja Sumatera Timur dipunyai dengan hak-hak ciptaan pemerintah swapraja.Di daerah Kesultanan Deli misalnya dikenal tanh-tanah yang dipunyai dengan apayang disebut:
    1) Grant Sultan semacam hak milik adat, diberikan oleh pemrintah swapraja,khusus bagi para kaula swapraja, didaftar di kantor
    pejabat swapraja;

    2)
    Grant Controleu, diberikan oleh pemerintah swapraja bagi bukan kaulaswapraja, didaftar di kantor Controleur (pejabat pangreh
    praja Belanda);

    3)
    Grant Deli Maatschappij, terdapat di kota Medan dan diberikan oleh DeliMaatschappaij, juga didaftar di kantor perusahaan
    tersebut.
    Deli Maatschappaij adalah suatu perusahaan yang mempunyai usah perkebunanbesar tembakau dan bergerak juga di
    bidang pelayanan umum dan tanah,memperoleh tanah yang luas dari pemerintah swapraja Deli dengan Grant.Tanah tersebut
    dipetak-petak dan diberikan kepada yang memerlukan olehDeli Maatschappaij kepada juga dengan grant yang merupakan
    “sub-grant”dikenal dengan sebutan “grant D”, singkatatan dari grant Deli Maatschappaij.

    4)
    Hak konsesi untuk perusahaan perkebunan besar, diberikan oleh pemerintahswapraja dan didaftar di kantor residen.





    TO BE CONTINUED......
    Last edited by titankai; 22-01-2013 at 06:19 PM.
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •