Results 1 to 1 of 1
  1. #1
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Perkembangan hukum pertanahan di indonesia (part 1)

    To All Member: satu lagi hasil karya tulis saya yang merupakan tulisan asli saya waktu kuliah di magister hukum. selamat membaca

    A. Sejarah Hukum Pertanahan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
    Dasar Pokok-Pokok Agraria


    1. Hukum Agraria Pada Masa Hindia-Belanda Sebelum Tahun 1870

    Beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa hukum dan kebijaksanaan agrarian yang berlaku sebelum Indonesia merdeka disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi Pemerintahan Hindia-Belanda.

    a. Pada Masa Terbentuknya VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)

    VOC didirikan pada tahun 1602 – 1799 dan digunakan sebagai badan perdagangan dengan maksud untuk menghindari atau mecegah persaingan di antara para pedagang Belanda, mendapat monopoli di Asia Selatan, membeli rumah dan menjual mahal rempah-rempah sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

    Pola pembagian wilayah yang menonjol pada masa awal kerajaan-kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah ke dalam beragam penguasaan atau pengawasan,yang diberikan ke tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di istana.Agaknya,pada masa itu konsep kepemilikan´menurut konsep Barat memang tidak dikenal,bahkan juga bagi penguasa. Karena itu tanah-tanah tersebut bukannya
    dimiliki oleh pejabat-pejabat atau penguasa, melainkan bahwa para penguasa itu dalam artian politik mempunyai hak yurisdiksi atas tanah-tanah dalam wilayahnya yang dengan kekuasaan dan pengaruhnya dapat mereka pertahankan,dan secara teoritis juga mempunyai hak untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku.

    Beberapa kebijaksanaan politik pertanian yang sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC, antara lain:
    1) Contingenten

    Pajak hasil atas tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial (kompeni). Petani harus menyerahkan sebagaian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa dibayar sepeser pun.
    2) Verplichte leveranten

    Suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang kewajiban meyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa.
    Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan.
    3) Roerendiensten

    Kebijaksanaan ini dikenal dengan kerja rodi, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian.

    b. Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendles (1800-1811).

    Awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir. Kebijakannya itu adalah dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah itulah yang kemudian disebut tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut landheerlijke rechten atau hak pertuanan. Hak pertuanan, misalnya:
    1) Hak untuk mengangkat atau mengesahkan kepemilikan serta memberhentikan kepal-kepala kampung/desa;
    2) Hak untuk menuntut kerja paksa (rodi) atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk;
    3) Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk;
    4) Hak untuk mendirikan pasar-pasar;
    5) Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan penyebrangan;
    6) Hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya dan sebagainya.

    c. Masa Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Rafles (1811-1816).

    Pada masa Rafles semua tanah yang berada di bawah kekuasaan government dinyatakan sebagai eigendom government. Dengan dasar ini setiap tanah dikenakan pajak bumi. Dari hasil penelitian Rafles, pemilikan tanah-tanah di daerah swapraja di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja, sedang rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Karena kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya adalah pemilikan atas tanah-tanah tersebut dngna sendirinya beralih pula kepa Raja Inggris.

    Dengan demikian, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainka milik Raja Inggris. Oleh karena itu, mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris, sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja mereka sendiri. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:
    1) Pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani;
    2) Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani. Jika hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan pajak tanah. Dapat dikurangi luasnya atau dapat dicabut penguasaannya, jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mempu membayar pajak tanah yang ditetapkan baginya, tanah yang bersangkutan akan dinerika kepada petani lain yang sanggup memenuhinya;
    3) Praktek pajak tanah menjungkirbalikan hukum yang mengatur tentang pemilikan tanah rakyat sebagai besarnya kekuasaan kepal desa. Seharusnya luas pemilikan tanahlah yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi dalam praktik pemungutan pajak tanah itu justru berlaku yang sebaliknya. Besarnya sewa yang sanggup dibayarlah yang menentukan luas tanah yang boleh dikuasai seseorang.

    d. Masa Pemerintahan Gubernur Johanes van den Bosch.

    Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch menetapkan kebijakan pertanhan yang dikenal dengan sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel. Dalam sistem tanam paksa ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional paa waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu satu tahun.

    Adanya monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar. Di samping pada dasarnya para penguasa itu tidak mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengelola tanah dengan waktu yang cukup lama.

    Usaha yang dilakukan oleh pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah dari negara. Tanah-tanah yang biasa disewa adalah tanah-tanah negara nyang masih kosong.

    To Be Continue....
    Last edited by titankai; 26-12-2012 at 12:31 AM. Reason: Paragraph Editing
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •