Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Force Majeure Dalam KUHPerdata1618 days old

  1. #1
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Force Majeure Dalam KUHPerdata

    BRO BRO SEMUA SAYA INGIN MEMBERIKAN SUATU PENGETAHUAN HUKUM, YAITU: FORCE MAJEURE DAN AKIBAT HUKUM NYA.


    SEMOGA BERMANFAAT. SELAMAT MEMBACA !

    Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga paad saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepaad debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Lihat pasal 1244 KUH Perdata. “dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh paar pihak sebelumnya akan adanya peristiwa trsebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”

    Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (basic assumption) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Sungguhpun pasal 1244 dan juga pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force majeure pada umumnya.
    Lebih lengkapnya, pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :
    “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.
    Pasal 1245:
    “Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi scara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

    Dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut diatas dapat dilihat kausa-kausa force majeure menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

    1. Force majeure karena sebab-sebab yang tak terduga;
    2. Force majeure karena keadaan memaksa;
    3. Force majeure karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang.


    Bentuk- bentuk force majeure tersebut adalah:

    1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga

    Dalam hal ini, menurut pasal1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori force majeure, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.
    2. Force majeure karena keadaan memaksa
    Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat pasal 1245 KUH Perdata.


    3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang
    Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (paasl 1245 KUH Perdata).


    Apabila dilihat dari sasaran yang terkena force majeure, maka force majeure sering dibedabedakan sebagai berikut:
    1. Force majeure yang objektif;
    2. Force majeure yang subjektif.


    1. Force majeure yang objektif.
    Force majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda tersebut terbakar. Karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek dan kontrak, maka force majeure seperti ini disebut juga dengan physical impossibility.
    2. Force majeure yang subjektif
    Sebaliknya, force majeure yang bersifat subjektif terjadi manakala force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya jika sidebitur sakit berat sehingga tiadk mungkin berprestasi lagi.

    Selanjutnya jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, suatu force majeure dapat dibeda-bedakan kedalam :
    1. Force majeure yang absolut
    Yang dimaksud dengan force majeure yang absolut adalah suatu force majeure yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak musnah. Dalam hal ini kontrak tersebut “tidak mungkin” untuk dilaksanakan.
    2. Force majeure yang relative
    Sementara itu, yang dimaksud dengan force majeure yang bersifat relatif adalah satu force majeure dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap kontrak impor-expor dimana setelah kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang itu.Dalam hal ini barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), sungguhpun dalam keadaan tidak normal masih dapat dilakukan. Misalnya jika dikirim barang dengan jalan penyeludupan. Dalam hal ini sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin (possible) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi.

    Kemudian, apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibeda-bedakan kedalam:
    1. Force majeure permanen
    Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.
    2. Force majeure temporer
    Sebaliknya, suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya jika barang objek dari kontrak tersebut tidak mungkin dikirim ketempat kreditur karena terjadinya pergolakan sosial ditempat kreditur tersebut. Akan tetapi nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali.

    Tentu saja sebagai suatu kitab undang-undang yang juga mengatur tentang hukum kontrak, KUH Perdata mengatur juga mengenai force majeure ini, sistem pengaturan force majeure ini dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:
    1. Tidak ada pengaturan force majeure secara umum
    Apabila kita cermati pasal-pasal dalam KUH Perdata mengenai hukum kontrak, ternyata tidak terdapat suatu pasal pun yang mengatur force majeure secara umum untuk suatu kontrak bilateral (prestasinya timbal balik). Sehingga tidak ada patokan yuridis secara umum yang dapat dipakai dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan force majeure itu. Karena itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan force majeure oleh KUH Perdata ini, yang dapat kita lakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturanpengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang force majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat force majeure untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

    Disamping tentunya menarik kesimpulan dari teori-teori hukum tentang force majeure, doktrin dan yurisprudensi. Untuk kontrak sepihak yakni yang prestasinya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka memang terdapat ketentuan dalam bagian umum dari pengaturan kontrak, yaitu dalam pasal 1237 KUH Perdata, yakni pengaturannya mengenai resiko. Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya force majeure adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan force majeure tersebut. Pasal 1237 KUH Perdata tersebut selengkapnya, menyatakan :
    “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur.”

    Dari ketentuan dalam pasal 1237 KUH Perdata tersebut diatas jelaslah bahwa jika terjadi force majeure atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur). Lihat pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata.

    2. Pengaturan force majeure dalam hubungan ganti rugi
    Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak. Karena force majeure membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak, melainkan juga suatu force majeure dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.
    Ketentuan KUH Perdata yang mengatur mengenai force majeure ini dalam hubungan dengan ganti rugi adalah pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Lebih lengkapnya, pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

    Pasal 1244:
    “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”.

    Pasal 1245:
    “tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bungan, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

    Seperti telah dijelaskan bahwa dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut diatas dapat dilihat bentuk-bentuk force majeure menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:
    a. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga;
    b. Force majeure karena keadaan memaksa;
    c. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.

    3. Pengaturan force majeure untuk kontrak tertentu untuk kontrak-kontrak tertentu (kontrak bernama) memang
    terdapat pasal-pasal khusus dalam KUH Perdata yang merupakan pengaturan tentang force majeure, khususnya
    pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa force majeure tersebut, yaitu sebagai berikut:

    a. Force majeure dalam kontrak jual-beli
    Force majeure untuk kontrak jual beli, khususnya mengenai resiko sebagai akibat dari force majeure tersebut
    diatur dalam pasal 1460 KUH Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata tersebut menyatakan:
    “jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan sipenjual berhak menuntut harganya”.
    Dengan demikian, menurut pasal 1460 tersebut maka setelah kontrak jual beli tersebut ditandatangani resiko
    beralih kepada pihak penjual, sungguhpun benda tersebut belum diserahkan atau belum masanya diserahkan.
    Ini merupakan ketentuan yang tidak tepat, sebab pengalihan risiko (akibat dari force majeure) tersebut
    semestinya terjadi sejak saat penyerahan seharusnya dilakukan. Dalam sistem KUH Perdata suatu kontrak
    hanya bersifat obligator saja. Artinya, setelah kontrak tersebut dilakukan, masih memerlukan tindakan hukum
    lainnya, yaitu yang disebut dengan “penyerahan” yang dapat dilakukan setelah kontrak jual beli dilakukan.
    Mestinya resiko baru beralih sejak saat seharusnya penyerahan benda tersebut dilakukan, bukan pada saat
    kontrak jual beli dilakukan.

    Ketidaktepatan pengaturan resiko dalam pasal 1460 KUH Perdata tersebut sebenarnya hanya kesalahan histories
    semata-mata. Sebab KUH Perdata Indonesia diambil alih dari KUH Perdata belanda (yang mempunyai sistem
    yang sama dengan KUH Perdata Indonesia).

    Sementara KUH Perdata Belanda diambil alih dari KUH Perdata prancis, yang mempunyai sistem yang berbeda.
    Menurut sistem KUH Perdata Perancis, hak milik segera beralih setelah kontrak jual-beli dilakukan (bukan
    setelah penyerahan). Ketika KUH Perdata belanda mengambil alih KUH Perdata prancis, perbedaan sistem jual
    beli ini tidak diperhitungkan.

    Sehingga muncullah pengaturan resiko dalam jual beli seperti di Perancis, yang merupakan ketentuan yang tidak
    sinkron dengan sistem KUH Perdata belanda itu sendiri. Kesalahan yang sama diulang kembali ketika KUH
    Perdata Indonesia mengambil alih KUH Perdata Belanda.

    Karena pasal 1460 KUH Perdata ini berada diluar sistem dan dirasakan sangat tidak adil bagi pihak penjual,
    maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya No.3 Tahun 1963 memintakan agar para
    hakim tidak memberlakukan pasal 1460 tersebut. Karena itu pula, pengaturan resiko sebagai akibat dari force
    majeure dari pasal 1460 tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengartikan resiko dalam hukum
    kontrak secara umum.

    b. Force majeure dalam kontrak tukar-menukar
    Untuk kontrak tukar-menukar, soal resiko sebagai akibat dari peristiwa force majeure diatur dalam pasal 1545
    KUH Perdata. Pasal 1545 KUH Perdata tersebut menentukan:
    “jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar salah pemiliknya, maka kontrak dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi kontrak, dapat menuntut kembali barang yang telah dia berikan dalam tukar-menukar”.

    Dari ketentuan dalam pasal 1545 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu kontrak
    timbal balik, maka resiko akibat dari force majeure ditanggung bersama oleh para pihak. Jika ada para pihak
    telah terlanjur berprestasi dapat memintakan kembali prestasinya tersebut. Jadi kontrak tersebut dianggap
    gugur.

    Dengan demikian, pengaturan resiko dalam kontrak tukar-menukar ini daapt dianggap pengaturan resiko yang
    adil, sehingga dapat dicontoh pengaturan resiko untuk kontrak-kontrak timbal balik lain selain dari kontrak
    tukar-menukar tersebut.

    c. Force majeure dalam kontrak sewa-menyewa
    Pengaturan force majeure untuk kontrak sewa-menyewa terdapat dalam pasal 1553 KUH Perdata. Pasal 1553
    KUH Perdata tersebut selengkapnya berbunyi:
    “jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak
    disengaja, maka kontrak sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum”.
    “jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah
    dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah dia akan meminta pembatalan sewa-menyewa.
    Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak untuk meminta ganti rugi.”

    Ketentuan resiko dalam kontrak sewa menyewa spreti terlihat dalam pasal 1553 KUH Perdata tersebut diatas
    menempatkan kedua belah pihak untuk menanggung resiko dari keadaan force majeure, tanpa adanya hak dari
    pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi
    penafsiran resiko dan force majeure untuk kontrak timbal balik lain selain dari kontrak sewa menyewa tersebut.

    Dari seluruh pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang force majeure, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat dari suatu force majeure adalah sebagai berikut:
    1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “tidak terduga”oleh para pihak (vide
    pasal 1244 KUH Perdata);
    2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak
    debitur) tersebut (vide pasal 1244 KUH Perdata);
    3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut diluar kesalahan pihak debitur (vide pasal 1545
    KUH Perdata).
    4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur. Ini
    merupakan perumusan yang kurang tepat. Sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan” para
    pihak (lihat pasal 1545 KUH Perdata), bukan “tidak disengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan
    dengan sengaja ataupun yang tidak disengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (negligence);
    5. Para pihak debitur tidak dalam keadaan iktikad buruk (vide paasl 1244 KUH Perdata);
    6. Jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mengkin para pihak dikembalikan
    seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan (vide pasal 1545 KUH Perdata);
    7. Jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide pasal 1244 juncto pasal 1245,
    juncto pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena
    adanya force majeure tersebut, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi
    atau quantum merit tentu masih dimungkinkan.
    8. Resiko sebagai akibat dari force majeure, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya
    barang tersebut diserahkan (vide pasal 1545 KUH Perdata). Pasal 1460 KUH Perdata mengatur hal ini secara
    tidak tepat (diluar sistem).




    SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN PENGETAHUAN YANG CUKUP. INI SEBAGIAN TULISAN SAYA WAKTU SAYA KULIAH S2
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  2. Members berikut yang memberikan 'Thanks' kepada titankai untuk Thread ini:

    Jack's (23-12-2012)

  3. #2
    Om Bravo's Avatar
    [ds2] Mate of Honor

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    Soerabaya dan seitarnya
    Age
    44
    Posts
    2,212
    Gender

    Thanks
    67
    Thanked 87 Times in 40 Posts

    Achievements:
    Three FriendsRecommendation Second ClassCreated Album picturesVeteran10000 Experience Points

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    entar om lanjut bacanya
    panjangggg bangets ... lebih disingkat boleh ndak
    pake bahasa gaul yg lebih mudah dipahami gitu
    bahasa kita2 gitu ... heheheheh


    dalam sangkar yang membatasi antara nyata dan angan
    membatasiku menjadi bijak atas raga dan batinku.... aku terpenjara angkara
    dalam kesendirian aku tak pernah kesepian ...

  4. #3
    Co77ers's Avatar
    "I'm Nothing"

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    32,580
    Gender

    Thanks
    3,957
    Thanked 2,897 Times in 863 Posts

    Achievements:
    Three FriendsOverdriveCreated Album picturesRecommendation First ClassTagger First Class
    Awards:
    Posting AwardUser with most referrersArm of Law

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    Quote Originally Posted by Om Bravo View Post
    entar om lanjut bacanya
    panjangggg bangets ... lebih disingkat boleh ndak
    pake bahasa gaul yg lebih mudah dipahami gitu
    bahasa kita2 gitu ... heheheheh
    Peraturan Resmi yang emang gitu nulis dan bacanya, masak mo diganti bahasa gaul

    Only know you love her when you let her go
    And let her go


  5. #4
    Om Bravo's Avatar
    [ds2] Mate of Honor

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    Soerabaya dan seitarnya
    Age
    44
    Posts
    2,212
    Gender

    Thanks
    67
    Thanked 87 Times in 40 Posts

    Achievements:
    Three FriendsRecommendation Second ClassCreated Album picturesVeteran10000 Experience Points

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    kan disela2 bisa *** :

    macam force major adalah :
    menjadi : mbah gw bilang "force major" entu maksute ...

    gitu maunya ... biar enjoy bacanya khusus org tua
    kurang membaca macam ogut hihihihi


    dalam sangkar yang membatasi antara nyata dan angan
    membatasiku menjadi bijak atas raga dan batinku.... aku terpenjara angkara
    dalam kesendirian aku tak pernah kesepian ...

  6. #5
    Co77ers's Avatar
    "I'm Nothing"

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    32,580
    Gender

    Thanks
    3,957
    Thanked 2,897 Times in 863 Posts

    Achievements:
    Three FriendsOverdriveCreated Album picturesRecommendation First ClassTagger First Class
    Awards:
    Posting AwardUser with most referrersArm of Law

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    Ntar dikira yang bikin Peraturan Mbahnya si TS...

    Lagian apa ndak ribet ngeditnya

    Only know you love her when you let her go
    And let her go


  7. #6
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    orang banyak yang salah kaprah nih dalam penyebutan "Force Majeure".... orang orang biasanya bilang Force Majeure itu Force Major. padahal sebenernya Force Majeure itu dibaca nya sebenernya "Force Mayur"
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  8. #7
    ratih's Avatar
    [DS2] Mamih

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    Lagi WOT
    Age
    37
    Posts
    5,094
    Gender

    Follow Me
    @RatuQn5
    Thanks
    251
    Thanked 2,224 Times in 990 Posts

    Achievements:
    Three FriendsCreated Album picturesTagger First ClassRecommendation First ClassOverdrive

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    Tanya nih mas :
    Kalo dalam pengerjaan Proyek Pemerintah, force majuer dikategorikan Hukum Perdata atau Pidana??
    dan siapakah yang berwenang menentukan kalo dalam sebuah proyek itu terhenti/rusak karena alasan force majuer ?

    makasih mas
    ________________________________________
    Ready For Sail .........

  9. #8
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    sebenernya pada intinya Force Majeure itu dalam ranah Hukum Perdata. Force Majeure ini pada intinya adalah suatu kejadian yang diluar kendali manusia, contohnya: Kebakaran, dan Bencana Alam lainnya. tapi di dalam kejadian kejadian tersebut biasanya dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang berwajib (Polisi), kalau di dalam pemeriksaan ditemukan suatu unsur kesengajaan, pelanggaran, dan kelalaian, maka Force Majeure tersebut lapur alias tidak bisa dikatakan Force Majeure.
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  10. #9
    blodor's Avatar
    [ds2] C A D E T

    Status
    Offline
    Join Date
    Nov 2012
    Location
    diantara kalimantan-jawa
    Posts
    882
    Gender

    Thanks
    30
    Thanked 71 Times in 31 Posts

    Achievements:
    Three FriendsVeteran5000 Experience Points

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    untuk penerapan force majeure dalam bidang pelayaran gimana ya om....?

  11. #10
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Re: Force Majeure Dalam KUHPerdata

    Kalo pelayaran sama ajankok sebenenya. Cuman kalo pelayarannya terkait dengan pelayaran perdagangan internasional, itu biasanya pengaturan nyansudah diatur dalam UNIDROIT. Nanti saya akan coba bahas tentang UNIDROIT
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •