Results 1 to 9 of 9
  1. #1
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Red face PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Ok... Sesuai permintaan suhu Axl Rose, saya akan memberikan salah satu contoh pembahasan Hukum nya. Thread pernah saya post di salah satu forum juga dengan username yang sama

    ini dia contohnya:
    PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA


    Selamat membaca untuk para member dekills dan Para Suhu member DS 2


    Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financing institution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan disamping sebagai sumber dana alternative, lembaga pembiayaan juga mempunyaiperanan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
    Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan
    Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
    Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaab jo. Pasal 1 huruf (b) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
    Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
    a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
    b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
    c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan;
    d. Barang moda, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya;
    e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya;
    f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
    Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan
    Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikin untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dimaksud, menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, berbentuk Perseoran Terbatas dan Koperasi.
    Sebagaimana ketentuan di atas maka setiap pendirian perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas maka pendirian nya harus sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, begitu juga perusahaan pembiayaan yang berbentuk Koperasi maka pendirian nya harus sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
    Perbedaan Lembaga Pembiayaan Dengan Lembaga Perbankan
    Meskipun antara lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan sama-sama sebagai lembaga keuangan da nada kaitan satu dengan yang lainnya, namun ada beberapa hal yang membedakan antara kedua nya, antara lain sebagai berikut:[2]
    a. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyelurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyelurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya;
    b. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapar secara langsung menghimpiun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka;
    c. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (non collateral basis) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankandalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (collateral basis);
    d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang girall
    e. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka wewenang dalam pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.
    A. Macam-Macam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan Di Indonesia
    Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:
    Sewa Guna Usaha (Leasing);
    Modal Ventura (Venture Capital);
    Anjak Piutang (Factoring);
    Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance);
    Kartu Kredit (Credit Card).
    Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang jenisnya beragam tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut Multi Financa Company.
    Sewa Guna Usaha (Leasing)
    Leasing merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasaasing yang masuk kedalam bahasa Indonesia , yang sampai sekarangpadanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ataubelum ada yang dirasa cocok. Istilah leasing ini sangat menarik karenabertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasasetempat, baik di Amerika yang merupakan asal-usul adanya lembagaleasing ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga leasingini.
    Secara umum leasing artinya adalah equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.
    Adapun definisi lain dari leasing dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No.KEP.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/ 1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah:
    “Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaaan tertentu, berdasarkan pembayaran-penbayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.
    Sejak dikeluarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, maka para sarjana hukum di Indonesia bertanya-tanya tentang apakah sebenarnya leasing itu bila ditinjau dari segi hukum di Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomis yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi tehnis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam.
    Modal Ventura (Venture Capital)
    Modal ventura adalah suatu bentuk pembiayaan yang bersifatkerjasama dari suatu Perusahaan Modal Ventura (PMV) kedalam suatuPerusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang ingin mengembangkan usahanya tapimodal tidak mencukupi. Di samping kedua peraturan di atas, modal venturasebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagaiperaturan perundangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifatpublik. Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modalventura, adapun dari segi publik adalah peraturan perundangan sebagaisumber utama dalam hukum modal ventura.
    Menurut Munir Fuady, Modal Ventura mempunyai Karakteristik, antara lainsebagai berikut:
    a. Pemberian bantuan financial dalam bentuk modal ventura yang tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya;
    b. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi;
    c. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang relative tinggi, walaupun dengan resiko yang relative tinggi pula. Jadi bukan karena bermotif belas kasihan. Karena mengharapkan keuntungan yang relative tinggi maka rata-rata return yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank;
    d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan kedalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) bukanlah jangka pendek, melainkan merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang;
    e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, melainkan dalam bentuk partisipasi equity, atau setidak-tidaknya loan yang dapat dialihkan ke equity (convertible). Karenanya return yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital gain. Oleh sebab itu, returnnya bersifat slow yielding dan tidak teratur;
    f. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral, karena itu lebih dibutuhkan kahati-hatian dan kesabaran;
    g. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetap menyimpan potensi besar untuk berkembang;
    h. Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan.
    Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian, paling tidak antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.
    Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Pasal 9 ayat (2) bahwa:
    “Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi.”
    Perusahaan Modal Ventura yang menurut paraturan harus berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, tetapi perusahaan pasangan usaha tidak disyaratkan demikian. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 huruf (i) perusahaan pasangan usaha harus berbentuk perusahaan. Kata “perusahaan” cakupannya sangat luas, dapat berupa perusahaan berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Jadi perusahaan pasangan usaha bisa saja dalam bentuk PT, Koperasi, CV, Firma, bahkan perusahaan perorangan atau usaha dagang.
    Anjak Piutang (Factoring)
    Anjak piutang dalam bahasa inggris sering disebut sebagai factoring. Anjak Piutang merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata ”anjak” yang artinya pindah atau alih dan ”piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana Anjak Piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.
    Menurutterminology Factoring dalam terjemahan bebasnya bahwa Factoring adalah suatu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan (Clien) kepada factor dengan harga yang telah didiskon, dimana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan (Clien).
    Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Anjak Piutang maksudnya piutang yang dialihkan. Sedangkan pengertian Factoring/Anjak Piutang menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam Dictionary of Finance and Investment Terms adalah:
    “Type financial service why a firm sells or transfer title to its account receivable to a Factoring company, which then acts a principal, not as agent. The receivables are sold without recources, meaning that the Factor can not turn to the seller in the event accounts prove un collectible”


    Sedangkan pengertian Anjak Piutang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 adalah:
    “kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”
    Menurut pejabat Departemen Keuangan kata Anjak Piutang dipilih oleh lembaga ahli Bahasa Indonesia tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Departemen Keuangan. Dengan demikian perkataan Anjak Piutang merupakan istilah baru dalam perbendaharaan bahasa Indonesia.
    Menurut Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, anjak piutang merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
    Pengertian Anjak Piutang atau Factoring juga dijumpai dalam referensi formal isi kamus Bank Indonesia, merupakan hukum kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek atau perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan perusahaan yang melakukan Anjak Piutang disebut penganjak-piutang (Factoring) dan pengertian penganjak-piutang yaitu adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung resiko tak terbayar utang (Factor).
    Gatot Wardoyo, dalam makalahnya berjudul “Beberapa aspek mengenai Factoring (Anjak Piutang)” mengemukakan bahwa Anjak Piutang mengandung dua aspek hukum yang penting, yaitu:
    a. Transaksi penjualan tagihan, meskipun tagihan yang dijual dan dilakukan oleh Clien kepada factor belum dilunasi, akan tetapi pengalihan tersebut diberitahukan kepada customer dan diminta kepadanya untuk membayar kepada factor;
    b. Pembayaran dimuka yang dilakukan oleh factor kepada Clien dianggap sebagai pinjaman, sedangkan tagihan yang diterima oleh Factoring dari Clien diberlakukan sebagai jaminan.
    Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
    Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut di atas, yangsama pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaanlainnya adalah Pembiayaan Konsumen, atau yang di kenal dengan istilahConsumer Finance.Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa pembiayaan konsumensebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagikonsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secaraangsuran atau berkala oleh konsumen”.
    Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (consumer credit), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.
    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.
    Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:
    a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
    b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain;
    c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen;
    d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).
    Kartu Kredit (Credit Card)
    Kemajuan tingkat perekonomian di Indonesia menjadi pendorong bagibank-bank umum untuk lebih maju dalam rangkaian bisnis perbankan, yaknidengan cara menyediakan fasilitas atau bentuk pelayanan baru yang telahpopuler di dunia internasional yaitu pelayanan credit card atau kartu kredit.
    Menurut O.P. Simorangkir kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kemudian menurut Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso credit card merupakan suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa credit card adalah suatu jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang credit card untuk mengadakan transaksi guna memperoleh barang atau jasa pada setiap tempat yang dapat menerima credit card dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya.
    Kegiatan penerbitan dan penggunaan kartu kredit di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan berikut:
    a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undnag-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
    b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan.
    c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  2. Members berikut yang memberikan 'Thanks' kepada titankai untuk Thread ini:

    Co77ers (22-12-2012)

  3. #2
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Makasih suhu Co77ers. Udah dibantu untuk move thread nya. Maaf merepotkan
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  4. #3
    Co77ers's Avatar
    "I'm Nothing"

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    32,462
    Gender

    Thanks
    3,931
    Thanked 2,877 Times in 860 Posts

    Achievements:
    Three FriendsOverdriveCreated Album picturesRecommendation First ClassTagger First Class
    Awards:
    Posting AwardUser with most referrersArm of Law

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Quote Originally Posted by titankai View Post
    Makasih suhu Co77ers. Udah dibantu untuk move thread nya. Maaf merepotkan
    Sama2 Om....
    Silahkan Posting Hal2 mengenai hukum, atau konsultasi masalah hukum, kalo dirasa cukup rame, mudahan usulan Om bisa dikabulkan..

    Dan mungkin sedikit masukan, kalo bisa penulisannya dikasih paragraf agar membacanya tidak terlalu dempet2... dan Hal2/Kalimat2 yang Penting bisa dikasih warna berbeda.

    Only know you love her when you let her go
    And let her go


  5. #4
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Iya nih om. Sambil belajar Posting juga. Soalnya ini juga posting nya dari Tab, jadi agak Kagok. Hehehe. Nanti postingan saya selanjutnya tentang Force Majeure
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  6. #5
    Co77ers's Avatar
    "I'm Nothing"

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    32,462
    Gender

    Thanks
    3,931
    Thanked 2,877 Times in 860 Posts

    Achievements:
    Three FriendsOverdriveCreated Album picturesRecommendation First ClassTagger First Class
    Awards:
    Posting AwardUser with most referrersArm of Law

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Quote Originally Posted by titankai View Post
    Iya nih om. Sambil belajar Posting juga. Soalnya ini juga posting nya dari Tab, jadi agak Kagok. Hehehe. Nanti postingan saya selanjutnya tentang Force Majeure
    Seep... Seep...
    Eke yakin Thread2 tentang Hukum pasti banyak peminatnya.
    Sering2 aja dipantau Threadnya ya Om

    Only know you love her when you let her go
    And let her go


  7. #6
    titankai's Avatar
    [ds2] Gold Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    38
    Gender

    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Achievements:
    Three Friends1000 Experience PointsVeteran

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Siappp om, pasti saya pantau
    DuniaSex Episode-2
    Yacht | "Let's Cruise To Fantasy Community"

    Keep Enjoying the Cruise

  8. #7
    si_entong's Avatar
    [ds2] C A D E T

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    dihatiMu
    Posts
    1,850
    Gender

    Thanks
    18
    Thanked 120 Times in 26 Posts

    Achievements:
    Three FriendsTagger Second ClassYour first GroupVeteran10000 Experience Points

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Maaf agak oot, itu yg dekil siapa ya, member sini kan udah mandi dan rapi ?
    Hehehehehe

    Nice info buat yg berkecimpung dengan kerjaan pembiayaan, tapi otak ay belum nyampai situ kayanya. Nabung aja cuma dicelengan.

  9. #8
    Om Bravo's Avatar
    [ds2] Mate of Honor

    Status
    Offline
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    Soerabaya dan seitarnya
    Age
    44
    Posts
    2,212
    Gender

    Thanks
    67
    Thanked 87 Times in 40 Posts

    Achievements:
    Three FriendsRecommendation Second ClassCreated Album picturesVeteran10000 Experience Points

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMABAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    Quote Originally Posted by si_entong View Post
    Maaf agak oot, itu yg dekil siapa ya, member sini kan udah mandi dan rapi ?
    Hehehehehe

    Nice info buat yg berkecimpung dengan kerjaan pembiayaan, tapi otak ay belum nyampai situ kayanya. Nabung aja cuma dicelengan.
    itu dekil pasti ente, klo eike sudah harum


    dalam sangkar yang membatasi antara nyata dan angan
    membatasiku menjadi bijak atas raga dan batinku.... aku terpenjara angkara
    dalam kesendirian aku tak pernah kesepian ...

  10. #9
    susumu's Avatar
    [ds2] Platinum Class

    Status
    Offline
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    95
    Gender

    Thanks
    0
    Thanked 19 Times in 4 Posts

    Achievements:
    250 Experience Points7 days registered

    Re: PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIAum

    nais inpo brader...walau jarak font terlalu rapet but thanks anyway
    * Kita Mungkin tidak bisa bermain dikamar yang sama, Tapi kita bisa bermain dilobang yang sama *


Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •